Ternate
-- Perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia BagianTimur (IBT),
khususnya di bawah koordinasi Kopertis Wilayah XII, berharap pemerintah
tingkatkan alokasi penyaluran beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswanya.
Dibanding jumlah mahasiswa yang ada di wilayah itu, alokasi yang ada
saat ini dirasakan sangat minim.
Demikian diungkapkan oleh Koordinator Kopertis
Wilayah XII, Zainuddin Notanubun kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR
RI di Ternate, Selasa (23/4). Dikatakannya, Kopertis Wilayah XII
menaungi 98 PTS yang menyelenggarakan 396 prodi di empat provinsi, yaitu
Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang mempunyai 135.000
mahasiswa. Tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah membuat
mahasiswa cukup kesulitan dalam membiayai pendidikannya. Sementara itu,
alokasi beasiswa Bidik Misi untuk PTS di empat provinsi tersebut pada
tahun 2013 hanya untuk 319 mahasiswa (0,23%).
Diterangkan oleh Zainuddin apabila kondisi itu
terus dibiarkan, banyak mahasiswa yang terancam kelangsungan studinya.
Akibat lebih jauh adalah terancamnya keberadaan PTS-PTS di Kopertis
Wilayah XII. Padahal PTN yang ada saat ini tidak mampu menampung
permintaan terhadap akses ke pendidikan tinggi di wilayah itu.
Untuk itu, Zainuddin meminta Komisi X DPR RI
memperjuangkan penambahan kuota Bidik Misi untuk Kopertis Wilayah XII.
“PTS adalah mitra pemerintah dalam menyediakan pendidikan bagi anak
bangsa, mereka tidak boleh dibiarkan mati. Pemerintah dan DPR tidak bisa
berpangku tangan”, ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Rombongan Kunjungan
Kerja Komisi X DPR RI, Agus Hermanto mengatakan PTS di Indonesia Bagian
Barat cenderung menolak untuk menerima Bidik Misi karena ada ketentuan
bahwa PTS tidak boleh lagi melakukan pungutan terhadap para mahasiswa
penerima Bidik Misi. Dana Bidik Misi yang dibayarkan pemerintah ke PTS
yang besarnya Rp 6 juta per mahasiswa per tahun itu dirasakan tidak
cukup untuk membiayai operasional pendidikan seorang mahasiswa di
Indonesia Bagian Barat. “Kalau dana itu cukup untuk biaya pendidikan
mahasiswa di IBT, kami akan membahasnya dengan Mendikbud”, kata Agus
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengunjungi
Provinsi Maluku Utara pada 22 – 26 April 2013 dalam rangka reses Masa
Persidangan III Tahun Sidang 2012 – 2013. Tim yang diketuai Agus
Hermanto, yang juga Ketua Komisi X DPR RI, itu diikuti oleh Jefirstson
Riwu Kore, Diaz Gwijangge, Selina Gita, Itet Tridjajati, Dedi Gumelar,
Ibrahim Sakti Batubara, Raihan Iskandar, dan Nuroji. (HP- Kemdikbud)
Posting Komentar